Republiknews.com,Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali menunjukkan komitmennya dalam tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Senin (30/3/2026).
Penyerahan tersebut dilakukan secara serentak bersama seluruh pemerintah daerah se-Jawa Timur di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, yang berlokasi di Jalan Raya Ir. H. Juanda, Kecamatan Gedangan. Dalam kesempatan itu, Bupati Subandi didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati.
Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bentuk sinergi dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel.
Gubernur Jawa Timur memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menyerahkan LKPD tepat waktu. Ia menilai ketepatan waktu tersebut mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
“Ketepatan waktu penyerahan LKPD ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur menjelaskan bahwa penyerahan LKPD Unaudited merupakan tahap awal dari proses audit. Selanjutnya, BPK akan melakukan pemeriksaan menyeluruh guna memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut.
Ia juga mengapresiasi ketepatan waktu penyerahan laporan yang dinilai dapat mendukung kelancaran proses audit, serta mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya.
Di sisi lain, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan harapannya agar hasil audit dari BPK dapat menjadi motivasi bagi jajaran Pemkab Sidoarjo untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan komitmennya untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih dalam beberapa tahun terakhir.
“Semoga hasil audit ini semakin mendorong peningkatan kinerja kami, khususnya dalam mempertahankan opini WTP,” ungkapnya.
Dengan penyerahan LKPD tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan keseriusannya dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
(AHF/Kominfo Sidoarjo)
