Magetan, Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’arif ( STAIM) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Magetan. Senin(1/9/2025).
Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain peninjauan ulang kebijakan pembangunan infrastruktur, transparansi penggunaan APBD, percepatan digitalisasi birokrasi, serta penolakan praktik oligarki politik.
Mereka juga mendesak DPRD Magetan lebih terbuka terhadap aspirasi publik dengan menyediakan ruang komunikasi yang transparan.
Mereka juga menuntut program Rp 3 juta per RT, yang merupakan salah satu janji dari pasangan bupati terpilih saat ini.
Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, hadir memberikan pernyataan di hadapan mahasiswa.
Ia mengapresiasi penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib dan disiplin.
“Pada prinsipnya kami sangat menghormati cara-cara penyampaian aspirasi seperti ini karena memang hak konstitusional.
Terima kasih adik-adik bisa menjaga aksi agar tidak ditunggangi kepentingan yang tidak baik,” ucapnya.
Suyatni juga menyampaikan bahwa pengadaan mobil dinas akan tetap diadakan, menurutnya kendaraan yang saat ini dipakai sudah tidak layak,dan perlu perbaikan, apa lagi ini juga sudah masuk diperencanaan anggaran sebelumnya.
“Kalau dihitung biaya sewa kendaraan bisa lebih mahal, sehingga pembelian dianggap lebih efisien. Tapi kami tetap memahami kekecewaan adik-adik mahasiswa,” katanya.
Suyatni menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini sudah membuka akses informasi anggaran melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Menurutnya, perencanaan pembangunan dapat dipantau masyarakat sejak tahap awal.
Ia juga menegaskan, sebagian besar tuntutan mahasiswa sejalan dengan visi misi pemerintah kabupaten, seperti penguatan sektor ekonomi, pengembangan industri kulit, serta peningkatan pariwisata.
Suyatni juga menjelaskan tentang anggaran yang akan diberikan ke RT Rp 3 juta per tahun akan dilaksanakan di tahun 2026.
“Apabila dua tahun setelah berwenang menyusun APBD kami tidak bisa menjalankan program, kami siap mundur dari jabatan. Itu sudah tertulis, bisa dicek di notaris,” tegasnya.
“Kami mohon waktu karena tahun ini anggaran sudah disusun setahun sebelumnya. Tapi tahun 2026 program itu harus berjalan, dan mahasiswa bisa ikut mengawasi,” pungkasnya. (Va)
