MAGETAN– Proses pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan menjadi sorotan, setelah tertangkapnya Ketua sebelumnya dalam kasus penyalahgunaan dana pokok -pokok pikiran (Pokir).
Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Magetan Deni Mahmud Fauzi menjelaskan bahwa pemilihan pucuk pimpinan legislatif, ketua DPRD melalui mekanisme partai serta sesuai AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) partai PKB tidak ada politik transaksional maupun mahar politik serta tidak ada bergening apapun.
“Pemilihan ketua dewan (DPRD) itu di Partai ada mekanismenya, dan semua sudah kita dilakukan, dan setiap partai punya kebijakan masing-masing” jelas Deni, Selasa (9/6/2026).
Deni juga mengatakan bahwa proses penentuan ini didasarkan pada penilaian kinerja, rekam jejak, dedikasi serta visi misi calon dalam membesarkan partai dan loyalitas anggota dewan selama masa pengabdian sebelumnya.
Kesepakatan tanpa transaksional ini juga disambut baik oleh berbagai kalangan, termasuk pegiat antikorupsi setempat.
Pemilihan ketua DPRD menurut Deni harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin sebagai ketua dewan karena harus mampu membawa kabupaten Magetan ke arah yang lebih baik.
Deni menegaskan tidak adanya transaksional di partai PKB demi menjaga marwah partai yg lebih baik ke depan, semua tidak bisa di ukur dengan transaksional.
Semua kandidat yang terpilih merupakan kader terbaik dari partai PKB yang akan dipilih dari DPP maupun DPW partai PKB untuk memimpin Magetan lebih maju. (Va)
