Republiknews.com, Ketegasan merupakan fondasi utama dalam kepemimpinan bangsa dan negara.
Dalam kajian hukum hermeneutika, ketegasan tidak hanya dipahami sebagai keberanian mengambil keputusan, tetapi kemampuan menafsirkan amanat konstitusi secara adil, bermoral, dan berpihak kepada rakyat.
Hukum sejatinya bukan sekadar teks normatif, melainkan nilai etik yang menjaga martabat manusia dan keadilan sosial.
Dalam perspektif Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), ketegasan lahir melalui paradigma Nilai Dasar Perjuangan (NDP), yakni keseimbangan antara intellectualism dan spiritualism dalam diri kader.
Dari keseimbangan itu tumbuh militansi, integritas, dan etos juang dalam mengelola organisasi maupun menjalankan tanggung jawab kebangsaan.
Sebaliknya, ketika intelektualitas dipisahkan dari spiritualitas, lahirlah karakter pragmatis, oportunis, dan inferior yang menjadikan hukum sekadar alat kekuasaan.
Pada titik itu, manusia kehilangan kualitas kemanusiaannya dan terjebak dalam kepentingan oligarki yang memiskinkan rakyat.
Ironisnya, Indonesia sebagai negara kaya sumber daya alam justru masih menghadapi ketimpangan sosial dan krisis keadilan. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam menafsirkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi, yaitu mensejahterakan dan memartabatkan rakyat.
Karena itu, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang mampu memadukan kecerdasan intelektual dengan kedalaman spiritual.
Ketegasan yang dilandasi moralitas akan melahirkan kepemimpinan yang adil, berintegritas, dan mampu menjaga arah pembangunan bangsa demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
