SIDOARJO, republiknews.com. — Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.AP., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian, pada Selasa (6/10/2026), dan menemukan kondisi yang memprihatinkan. Dari 114 kamar yang tersedia, baru sekitar 19 kepala keluarga yang menempati bangunan tersebut, sementara sebagian besar unit lainnya masih kosong dan banyak fasilitas mengalami kerusakan.
Seluruh penghuni yang ada saat ini merupakan warga terdampak penertiban bangunan liar di wilayah Mulyodadi. Mereka dikenakan biaya sewa sebesar Rp185.000 per KK setiap bulan. Lingkungan sekitar rusunawa juga terlihat kurang terawat.
“Eman bangunan segini besarnya mangkrak tidak berpenghuni, padahal warga Sidoarjo banyak yang masih membutuhkan tempat hunian. Pemerintah harus hadir untuk membenahi fasilitas yang rusak agar masyarakat yang menempati nantinya merasa nyaman,” ujar Mimik di lokasi.
Mimik mendorong agar dilakukan renovasi total jika bangunan dinilai sudah tidak layak huni dan berisiko. Ia juga menyoroti belum terselesaikannya urusan administrasi penyerahan bangunan dari pemerintah pusat kepada Pemkab Sidoarjo.
“Kalau bisa ini harus direnovasi total. Kalau memang ada surat-surat dari pemerintah pusat atau kementerian yang belum diserahkan, itu seharusnya segera diurus. Nanti saya komunikasikan dengan Pak Bupati, harus segera ada tindakan secepatnya,” tegasnya.
Setelah diperbaiki dan dinyatakan layak, Mimik mengusulkan agar rusunawa dibuka bagi warga Sidoarjo yang tidak memiliki rumah atau hunian tidak layak dengan gratis selama satu tahun guna mengoptimalkan pemanfaatan bangunan.
“Kalau sudah dibetulkan dan bagus, nanti warga Kabupaten Sidoarjo yang tidak mempunyai rumah atau rumahnya tidak layak bisa menempati rumah ini gratis selama satu tahun. Ini untuk memancing supaya penghuni penuh dan bangunan ini benar-benar bermanfaat,” jelasnya.
Ketua RT setempat, Misyadi, menyampaikan bahwa pasokan air bersih baru dinikmati warga sekitar tiga bulan terakhir. Sebelumnya, para penghuni harus mengupayakan air secara mandiri. Ia juga menyebut banyak warga yang berminat menyewa, namun urung karena kondisi fasilitas yang belum memadai.
Pembangunan rusunawa ini bersumber dari kementerian terkait. Mimik menegaskan koordinasi antara Pemkab Sidoarjo dan pihak pusat harus segera diselesaikan agar bangunan tersebut tidak sia-sia dan benar-benar memberi manfaat bagi warga yang membutuhkan hunian layak.
(AHF/KominfoSidoarjo)
