BOGOR – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD), menegaskan komitmennya untuk mengawal peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi publik, khususnya perkeretaapian.
Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja spesifik (kunsfik) bersama anggota Komisi V DPR RI lainnya ke Stasiun Kereta Api Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana Stasiun Bogor sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
Menurut HRD, Stasiun Bogor memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, sehingga ketersediaan fasilitas yang memadai harus menjadi perhatian bersama.
“Kita ingin memastikan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Transportasi publik harus mampu memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan,” ujar HRD.
HRD mengatakan, pemeliharaan rutin diperlukan untuk memastikan keselamatan perjalanan. Namun, menurutnya, langkah tersebut semestinya tidak mengganggu pelayanan, karena berimbas pada perekonomian masyarakat, terlebih rute Bogor merupakan salah satu jalur KRL yang padat.
HRD mengatakan, Komisi V DPR RI akan terus mendukung langkah pemerintah dalam melakukan penataan dan pengembangan infrastruktur perkeretaapian di berbagai daerah, termasuk Kota Bogor.
“Presiden telah menyiapkan anggaran untuk membenahi dan memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana kereta api di Indonesia. Kota Bogor menjadi salah satu prioritas,” kata HRD, sapaan akrab H Ruslan Daud.
Ia menambahkan, pembenahan Stasiun Bogor dan transportasi perkeretaapian secara umum membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, operator kereta api, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Karena itu, hasil kunjungan tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan dan pengawasan Komisi V DPR RI dalam memastikan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik dapat direspons secara tepat.
“Dengan anggaran yang telah disiapkan pemerintah, tentu kami akan terus mengawal agar penggunaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
HRD menilai pembenahan transportasi publik tidak dapat dilakukan secara parsial. Peningkatan kualitas pelayanan harus mencakup seluruh aspek, mulai dari sarana dan prasarana, aksesibilitas, kenyamanan, hingga aspek keamanan dan keselamatan penumpang.
“Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama sebagaimana arahan Presiden. Karena itu, seluruh lini harus terus kita benahi dan tingkatkan,” pungkas HRD. (Usm/Tim)
