RepublikNews, BANDA ACEH — Anggota DPR Aceh dari Daerah Pemilihan Aceh Timur, Azhari M Nur Haji Maop, meminta Pemerintah Aceh menolak perpanjangan kontrak Blok A yang dikelola Medco E&P Malaka. Ia menilai kehadiran perusahaan migas tersebut tidak memberi manfaat berarti bagi masyarakat Aceh Timur.
Menurut Azhari, selama bertahun-tahun beroperasi, kontribusi Medco terhadap perekonomian daerah nyaris tak terasa. Dampak terhadap kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan kerja lokal, hingga pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dinilai minim.
“Aceh Timur hanya menjadi daerah penghasil, sementara rakyatnya tidak menikmati hasil yang sepadan,” kata Azhari dalam pernyataan sikapnya.
Ia juga menyoroti peran Medco saat kondisi darurat, seperti bencana banjir. Bantuan yang diberikan perusahaan tersebut, kata Azhari, tidak berbeda dengan bantuan dari perusahaan berskala lokal.
“Ini jelas tidak sebanding dengan keuntungan besar yang diambil dari sumber daya alam Aceh,” ujarnya.
Azhari menegaskan, perusahaan besar pengelola migas seharusnya memberi dampak ekonomi yang jelas dan terukur, bukan sekadar menjalankan kewajiban formal melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
Karena itu, politikus Partai Aceh ini mendesak Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan selama Medco mengelola Blok A. Hasil evaluasi tersebut, menurut dia, harus menjadi dasar pengambilan keputusan ke depan.
“Kepentingan rakyat Aceh harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan migas,” katanya.
Azhari menegaskan sikapnya bukan penolakan terhadap investasi. “Ini sikap pro-rakyat. Migas Aceh harus dikelola untuk kemakmuran masyarakat Aceh, bukan semata untuk kepentingan korporasi,” ujar dia.
