Sukabumi – republiknews.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan kerja ke wilayah pesisir selatan dalam agenda “Nganjang Ka Warga” yang digelar di Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu malam (2/8).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Gubernur untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat, mendengar langsung aspirasi warga, serta melihat kondisi riil di lapangan, khususnya terkait isu lingkungan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM tampil di hadapan ratusan warga, tokoh masyarakat, serta perwakilan berbagai elemen lokal.
Dalam pidatonya yang berlangsung hangat namun sarat kritik, KDM mengangkat isu mendesak terkait kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang marak di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi.
“Alam Sukabumi ini luar biasa kaya, indah, dan seharusnya menjadi berkah. Tapi sekarang kita lihat, banyak hutan berubah jadi kawasan tambang, sungai-sungai tercemar limbah, bahkan lahan sawah yang dulu hijau kini berganti fungsi. Ini bukan kemajuan, tapi kemunduran,” tegas KDM yang disambut riuh tepuk tangan warga.
Ia menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap degradasi lingkungan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, yang menurutnya dipicu oleh lemahnya pengawasan terhadap aktivitas ekstraktif seperti pertambangan batu dan pasir.
Menurutnya, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah menimbulkan kerusakan ekosistem yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat.
“Hutan kembali jadi hutan, sungai kembali jadi sungai, sawah kembali jadi sawah. Itulah cita-cita kita. Jangan biarkan semuanya berubah demi kepentingan sesaat.
Kalau semua jadi tambang, apa yang akan kita wariskan ke anak cucu kita nanti?” ujar KDM lantang.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya penegakan aturan tata ruang secara tegas dan konsisten. Ia menyebut bahwa banyak izin tambang yang dikeluarkan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat sekitar.
Dalam konteks ini, KDM mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin usaha pertambangan yang ada di wilayah tersebut.
“Kita perlu menata ulang. Harus ada keberanian dari semua pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi, sampai pusat, untuk mengoreksi arah pembangunan.
Kita tidak bisa terus menerus mengejar pertumbuhan ekonomi yang merusak,” imbuhnya.
Dalam dialog terbuka usai pidato, sejumlah warga menyampaikan keresahan yang senada, mulai dari persoalan banjir akibat sedimentasi sungai, debu dari aktivitas galian, hingga hilangnya mata pencaharian karena lahan pertanian semakin menyempit.
Kunjungan ini pun menjadi forum dialog dua arah yang mempertemukan aspirasi warga dengan komitmen politik dari pemimpin daerah.
Dengan semangat “Nganjang Ka Warga”, Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar slogan, melainkan sebuah kebijakan yang harus diwujudkan melalui langkah konkret dan keberpihakan terhadap lingkungan serta masyarakat akar rumput.
Ia menutup kunjungan dengan harapan agar Sukabumi dan wilayah pesisir selatan lainnya bisa menjadi contoh pemulihan ekologis yang berhasil di Jawa Barat.
(Budi AF)
