10 Agustus 2026. DPRD SIDOARJO
10 Agustus 2026. DPRD SIDOARJO
Banner Cukai Rokok Ilegal
Banner Cukai Rokok Ilegal
Surabaya

UU PERAMPASAN ASET DALAM PUSARAN KEKUASAAN: Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas, Rawan ke Samping

×

UU PERAMPASAN ASET DALAM PUSARAN KEKUASAAN: Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas, Rawan ke Samping

Sebarkan artikel ini

Oleh: Dr. Bastian Nugroho, S.H., M.Hum. Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia

SURABAYA, 20 November 2026. Pada Kamis 19 November 2026, DPR mengesahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya setelah 18 tahun mangkrak. Naskah final memuat 74 pasal, hasil pembahasan 397 DIM. Kami di LKHAI mengapresiasi. Ini kemajuan.

Tapi jujur saja: UU ini masih pincang dan rawan disalahgunakan. Ada 4 lubang besar:

Pertama, pengaturan illicit enrichment / unexplained wealth dihapus. Yang dihapus adalah Pasal 5 ayat (2) draf pemerintah 2023, yang bunyinya aset tidak seimbang bisa dilihat dari LHKPN, laporan pajak, dan SPT.

Kedua, Pasal 72 menetapkan asas non-retroaktif. UU ini tidak bisa merampas hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi di masa lalu.

Ketiga, Pasal 74 menunda keberlakuan UU selama 12 bulan setelah diundangkan DAN setelah Badan Pengelola (Pasal 53) dan Badan Pengawas (Pasal 61) terbentuk. Pasal 73 mewajibkan PP pelaksana terbit paling lama 12 bulan. Artinya hari ini UU ini belum bisa dipakai.

Keempat, Pasal 46 memangkas upaya hukum: hanya kasasi, tanpa banding. Pasal 30 ayat (5) melarang keberatan bagi buron / perkara in absentia. Pasal 54, 57, 58 memungkinkan aset sitaan dikelola atau dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Ini celah perampokan berkedok hukum.

Bagaimana mungkin kita bicara merampas aset koruptor, tapi harta pejabat yang tiba-tiba melompat tidak wajar, tidak sebanding dengan gajinya, dan tidak bisa dijelaskan asal-usulnya, justru tidak bisa dirampas?

Padahal kuncinya sudah ada: LHKPN untuk pejabat, dan Beneficial Owner untuk konglomerat.

SIKAP RESMI LKHAI: 10 TUNTUTAN

  1. Apresiasi Pengesahan, Tapi Kawal Pelaksanaan

Pasal 2 mengatur asas keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan HAM. Pasal 3 mengatur dua jalur: berdasarkan putusan pidana dan tanpa putusan pidana (NCB). Pasal 4 mengatur cakupan 7 tindak pidana: korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata/amunisi/bahan berbahaya, perdagangan orang, dan penipuan/penggelapan berbasis IT yang berdampak luas. Pasal 6 mengatur NCB hanya jika tersangka/terdakwa meninggal, melarikan diri, sakit permanen, pelaku tidak diketahui, atau tidak diketahui keberadaannya. Ambang NCB minimal Rp 1 miliar, naik dari Rp 100 juta di draf 2023. Pasal 7 menegaskan perampasan tanpa putusan pidana tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku.

  1. Desak Revisi / Perppu untuk Masukkan Illicit Enrichment

LKHAI mendesak Presiden dan DPR segera revisi atau Perppu untuk mengatur unexplained wealth secara tegas. Perampasan aset bukan pemidanaan orang, melainkan tindakan terhadap harta yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya.

  1. Pejabat Dijerat Lewat LHKPN

Rumusnya: LHKPN + SPT Pajak + Penghasilan Sah = Profil Harta Wajar Pejabat. Jika Harta Nyata Jauh Lebih Besar, Wajib Diperiksa dan Dibuktikan Asal-Usulnya. Berlakukan pembuktian terbalik terbatas: negara buktikan indikasi awal yang kuat (Pasal 36 UU Perampasan Aset mewajibkan JPN membuktikan aset itu aset tindak pidana), lalu pejabat wajib buktikan asal-usul hartanya secara sah di depan pengadilan. Ini sejalan dengan Pasal 38B dan 38C UU Tipikor.

  1. Audit Forensik LHKPN Secara Berkala dan Terbuka

LKHAI menuntut KPK, PPATK, dan Ditjen Pajak audit forensik bersama atas LHKPN pejabat di jabatan rawan: perizinan, pajak, bea cukai, pengadaan, penegak hukum, dan kepala daerah. Hasil yang menemukan lonjakan tidak wajar harus diumumkan ke publik.

  1. Konglomerat dan Korporasi Dijerat Lewat Jalur Korporasi, Bukan LHKPN

Konglomerat tidak wajib LHKPN. Pintunya beda:

  • UU Tipikor Pasal 20 ayat (1): dual liability korporasi dan pengurusnya. Pasal 18 ayat (1) huruf a-d: perampasan barang, uang pengganti, penutupan perusahaan max 1 tahun, pencabutan hak/keuntungan dari pemerintah. Pasal 19: perampasan tidak boleh merugikan pihak ketiga beritikad baik.
  • UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Pasal 6: pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. Pasal 7 ayat (1): denda pokok korporasi max Rp 100 miliar. Pasal 7 ayat (2): pidana tambahan berupa pengumuman putusan, pembekuan usaha, pencabutan izin, pembubaran/pelarangan, perampasan aset korporasi untuk negara, pengambilalihan korporasi oleh negara.
  • Perpres 13 Tahun 2018 tentang Beneficial Owner: Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk/memberhentikan direksi, mengendalikan korporasi, menerima manfaat langsung maupun tidak langsung, dan pemilik sebenarnya dari dana/saham. Ditambah SPT Badan, laporan keuangan audit, dan data AHU.

Rumus konglomerat: Beneficial Owner + SPT Badan + Laporan Keuangan + Aliran Dana PPATK = Profil Harta Wajar Korporasi.

  1. Harmonisasi UU Perampasan Aset dengan UU Tipikor dan UU TPPU, Jangan Tabrakan

Secara norma tidak tabrakan, karena sasarannya beda: UU Tipikor menghukum orangnya (in personam), UU Perampasan Aset mengambil hartanya (in rem). Pasal 7 UU Perampasan Aset menegaskan perampasan tidak menghapus pidana pelaku. Ini bukan ne bis in idem. Yang rawan tabrakan adalah prosedur. Karena itu LKHAI menuntut PP Pelaksana mengatur tegas: satu kerugian negara, satu kali pemulihan; kewenangan KPK-Kejaksaan-Polri dibagi tegas; Pasal 32, 33, 34 UU Tipikor tentang gugatan perdata tetap berlaku.

  1. Lindungi Rakyat, Jangan Jadikan UU Alat Kekuasaan

Pembuktian terbalik HANYA untuk pejabat wajib LHKPN dan korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana asal. Bukan untuk rakyat kecil yang punya warisan, hibah, atau usaha kecil dengan administrasi belum sempurna. Setiap perampasan harus lewat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. LKHAI menolak Pasal 46 yang hanya memberi kasasi tanpa banding, dan Pasal 30 ayat (5) yang melarang keberatan bagi DPO / in absentia. UU ini TIDAK BOLEH dipakai untuk perkara pencemaran nama baik, ujaran kebencian, makar yang belum terbukti, dan perkara dana kampanye yang sah, dana yayasan sosial, dan harta hasil usaha yang sudah bayar pajak dan sudah dilaporkan di SPT.

  1. Kunci Agar UU Tidak Jadi Alat Politik dan Mainan APH

a. Blokir / Sita Harus Izin Pengadilan dan Terbatas. Pasal 18 dan 19 UU Perampasan Aset sudah mewajibkan persetujuan pengadilan sebelum blokir/sita. LKHAI menuntut diperketat: penetapan pengadilan 1×24 jam, masa blokir max 30 hari + perpanjangan 1x 30 hari atas izin pengadilan. Lewat dari itu, batal demi hukum.

b. APH yang Bermain, Hartanya Juga Dirampas. Penyidik, Jaksa, Hakim, KPK, PPATK, dan pengelola aset adalah penyelenggara negara, wajib LHKPN. Jika terbukti jual-beli perkara, terima suap untuk tidak merampas, atau merampas untuk pemerasan, wajib diproses pidana DAN hartanya dirampas dengan mekanisme yang sama.

c. Semua Permohonan Wajib Diumumkan. Max 7 hari setelah diajukan di situs MA dan Kejaksaan.

d. Aset Rampasan Dilarang Dipakai APH / Pejabat. Harus masuk Badan Pengelola, dilelang terbuka, uangnya masuk kas negara. LKHAI menolak Pasal 54, 57, 58 yang memungkinkan aset dikelola/dijual sebelum inkracht tanpa kontrol ketat pengadilan.

e. Ganti Rugi dan Rehabilitasi Jika Salah Rampas. Negara wajib kembalikan aset dalam keadaan semula + ganti kerugian + pulihkan nama baik.

f. Audit Tahunan BPK dan Audit Publik.

g. Saksi dan Pelapor Dilindungi. Pelapor dan whistleblower wajib dilindungi UU Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

  1. Satu Pintu Perampasan Aset, Bukan Rebutan APH

a. Satu Pintu Pemohon: Hanya Jaksa Pengacara Negara (JPN). Sesuai Pasal 9 dan 13 UU Perampasan Aset. Pasal 36 mewajibkan JPN membuktikan aset itu aset tindak pidana.

b. Wajib Ada Forum Koordinasi Perampasan Aset Nasional. Dibentuk lewat PP, beranggotakan KPK, Kejaksaan Agung, Polri, PPATK, BPK, OJK, Ditjen Pajak, dan Badan Pengelola. Rapat setiap 3 bulan. Keputusan forum mengikat.

c. Satu Database Aset Sitaan Nasional (Single Registry).

d. Satu Aset, Satu Sitaan, Satu Pengelola. Jika ada sengketa kewenangan, yang memutus adalah Ketua Mahkamah Agung.

e. Larangan Saling Mengkriminalisasi APH.

f. Korban Didahulukan, Negara Belakangan.

  1. Pengawasan 360 Derajat, 4 Lapis Aturan Pelaksana, dan BAHAYA PENGULUR-ULURAN REGULASI

A. Pengawasan 360 Derajat — PPATK Wajib Masuk.

Badan Pengawas Independen + BPK + Komnas HAM TIDAK CUKUP. LKHAI menuntut 7 Pilar:

(1) Badan Pengawas Independen — Pasal 61 ayat (1)-(3) dan Pasal 63: 5 anggota, masa jabatan 5 tahun. Komposisi: 1 MA, 1 KPK, 1 PPATK, 1 akademisi hukum, 1 masyarakat sipil. Dipilih melalui uji kelayakan terbuka di DPR, bukan ditunjuk Presiden.

(2) PPATK — Otak Pelacakan Uang. Pasal 39 UU TPPU, Pasal 40 UU TPPU, Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU: kewenangan meminta penghentian sementara transaksi. Hasil analisis PPATK wajib ditindaklanjuti APH dalam 30 hari.

(3) BPK — Audit Forensik.

(4) Komnas HAM + LPSK.

(5) OJK + Ditjen Pajak + AHU Kemenkumham.

(6) Mahkamah Agung.

(7) Masyarakat Sipil + Akademisi.

B. BAHAYA PENGULUR-ULURAN REGULASI: Ketok Palu Bukan Garis Akhir.

Pengesahan di Rapat Paripurna ke-13 DPR RI pada 19 November 2026, setelah pembicaraan tingkat I di Komisi III pada 18 November 2026 dan pembahasan 397 DIM, mengakhiri penantian 18 tahun sejak 2008. Tapi ketok palu bukan garis akhir.

Titik paling rawan lumpuhnya UU justru kerap terjadi pada pengundangan dan perumusan peraturan pelaksana. Sepanjang 2026 sudah ada beberapa persoalan penting terkait penyelesaian aturan pelaksana dan penataan organisasi, tata kerja kelembagaan yang menjadi titik rawan tertundanya pelaksanaan UU strategis. Ada UU yang pengundangannya saja lama, apalagi peraturan turunannya. Padahal efektivitas eksekusi UU di lapangan tergantung pada penyelesaian aturan turunan.

LKHAI menegaskan: Jangan sampai UU Perampasan Aset diulur-ulur aturan turunannya sampai lumpuh diam-diam. Kami tidak menuduh siapa-siapa, tapi kalau kelamaan, pasti ada yang mengulur-ulur. Hashtag kita: #AturanTurunanJanganDiulur

C. 4 Lapis Aturan Pelaksana — Perpres Saja Tidak Cukup.

Hierarki di Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011: UUD 1945, Tap MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota. PP berada di atas Perpres. Pembagian materi harus mengikuti pasal pendelegasian dalam naskah final UU Perampasan Aset:

Lapis 1: PP — Untuk Harmonisasi UU Tipikor vs UU Perampasan Aset.

Pasal 73 UU Perampasan Aset memerintahkan PP pelaksana terbit max 12 bulan. Materi PP: penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian hingga pelelangan aset rampasan, juga pengembalian hak korban dan pemanfaatan untuk publik, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta kerja sama internasional dan bagi hasil aset / asset sharing.

Lapis 2: Perpres — Hanya Untuk Badan Pengelola dan Badan Pengawas.

Pasal 53 ayat (1) dan (3), Pasal 61 ayat (1), Pasal 67. Materi Perpres: pembentukan struktur organisasi, tugas dan wewenang Badan Pengelola Aset, serta mekanisme dan pengawasan independen. Perpres harus dicek apa yang didelegasikan di UU, tidak boleh mengatur soal pidana atau harmonisasi UU.

Lapis 3: SKB Lintas APH — Untuk Operasional Sehari-hari.

Antara KPK, Kejaksaan Agung, Polri, PPATK, BPK, OJK, Ditjen Pajak, dan Badan Pengelola. Format pertukaran data, tenggat waktu (PPATK kirim hasil analisis max 14 hari, APH jawab max 30 hari), lead investigator, gelar perkara bersama. Diperbarui setiap 2 tahun dan diumumkan ke publik.

Lapis 4: PerMA — Untuk Prosedur di Pengadilan.

Tata cara sidang NCB, standar bukti minimal, tata cara keberatan pihak ketiga, larangan menjual aset sitaan sebelum inkracht kecuali aset mudah rusak dan harus dengan izin pengadilan.

LKHAI menuntut transparansi kalender: Pemerintah wajib umumkan ke publik timeline pengundangan, kapan draf PP dan Perpres dibuka untuk partisipasi publik yang bermakna, dan kapan ditargetkan selesai. Tanpa kalender terbuka, publik tidak bisa mengawal, dan pengulur-uluran akan terjadi diam-diam.

PENUTUP

“UU Perampasan Aset tanpa kunci pengaman adalah pisau bermata dua. Di tangan penegak hukum yang bersih, ia akan memiskinkan koruptor. Di tangan penegak hukum yang bermain dan kekuasaan yang haus balas dendam, ia akan memiskinkan lawan politik dan memiskinkan rakyat yang tidak bersalah. Dan UU Perampasan Aset yang diulur-ulur aturan turunannya adalah UU yang dilumpuhkan tanpa perlu dibatalkan. LKHAI tidak akan membiarkan UU ini berubah dari alat pemberantasan korupsi menjadi alat pemberantasan lawan politik, atau sekadar menjadi pajangan yang diketok tapi tidak pernah dijalankan.”

Dr. Bastianto Nugroho, S.H., M.Hum. Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia “LKHAI”

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *