SIDOARJO, republiknews.com.– Polemik mahalnya biaya kegiatan Outdoor Learning (ODL) di sejumlah sekolah menengah Kabupaten Sidoarjo mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan legislatif.
Menyusul keluhan wali murid terkait biaya kegiatan yang mencapai Rp900 ribu hingga lebih dari Rp1 juta per siswa, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong perubahan kebijakan agar kegiatan pembelajaran di luar kelas lebih terjangkau dan transparan.
Persoalan tersebut dibahas dalam audiensi antara Komisi D DPRD Sidoarjo dengan Aliansi Pemantau Implementasi Kebijakan (APIK) yang berlangsung di Gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan ini menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus evaluasi terhadap mekanisme penyelenggaraan ODL yang selama ini dinilai membebani sebagian orang tua siswa.
Dalam audiensi tersebut, APIK menyampaikan sejumlah keberatan mengenai besaran biaya, transparansi penggunaan anggaran, serta mekanisme penunjukan penyedia jasa perjalanan. Mereka menilai sekolah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rincian kebutuhan biaya dan fasilitas yang diterima peserta didik.
APIK juga meminta agar dugaan adanya kesepakatan tertutup antara oknum sekolah dengan vendor penyedia jasa perjalanan ditelusuri secara objektif. Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan klarifikasi pihak-pihak terkait agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Moch. Dhamroni Chudlori, menegaskan bahwa kegiatan pembelajaran luar kelas harus memberikan manfaat pendidikan yang nyata tanpa membebani kondisi ekonomi keluarga siswa.
Menurutnya, Sidoarjo memiliki berbagai potensi wisata, sejarah, budaya, dan kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pembelajaran. Karena itu, sekolah didorong untuk mempertimbangkan destinasi edukasi di wilayah sendiri dibandingkan harus melakukan perjalanan ke luar kota.
“Harapan kami, ODL cukup di Sidoarjo saja. Anak-anak belajar mengenal daerahnya, potensi UMKM dan destinasi lokal juga berkembang,” ujar Moch. Dhamroni Chudlori di hadapan awak media.
Ia menilai pemanfaatan destinasi lokal dapat menjadi solusi untuk menekan pengeluaran transportasi, akomodasi, serta kebutuhan pendukung lainnya. Selain itu, kegiatan tersebut dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM dan pengelola wisata di Kabupaten Sidoarjo.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo, Netti Lastiningsih, menyampaikan bahwa kegiatan Outdoor Learning tetap memiliki nilai penting dalam mendukung proses pendidikan. Melalui pembelajaran di luar kelas, siswa dapat memperoleh pengalaman langsung yang tidak seluruhnya bisa didapatkan melalui pembelajaran di dalam ruangan.
Meski demikian, pelaksanaannya harus memperhatikan kemampuan ekonomi wali murid, efektivitas kegiatan, serta kepatutan penggunaan anggaran.
Dispendikbud Sidoarjo juga mulai berkoordinasi dengan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata untuk melakukan pendataan terhadap objek wisata edukatif yang dapat dijadikan alternatif kegiatan sekolah.
Sejumlah pelaku UMKM dan pengelola destinasi wisata lokal bahkan telah menyampaikan materi promosi kegiatan edukasi kepada pemerintah daerah.
Informasi tersebut nantinya dapat disosialisasikan kepada sekolah sebagai referensi dalam menyusun program ODL yang lebih ekonomis dan sesuai kebutuhan pembelajaran.
Selain pemilihan lokasi, sekolah juga diminta menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara terbuka dan akuntabel. Setiap komponen pembiayaan harus memiliki dasar perhitungan yang jelas sehingga wali murid dapat mengetahui penggunaan dana yang dibayarkan.
Pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kebutuhan pendidikan, termasuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu apabila komponen kegiatan tersebut memenuhi aturan penggunaan anggaran.
Sebagai tindak lanjut atas polemik tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengambil langkah korektif dengan menunda agenda ODL ke luar kota, khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kebijakan tersebut merupakan arahan Bupati Sidoarjo sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran pendidikan.
Rencana kegiatan luar kota yang sebelumnya telah diajukan sekolah diminta untuk ditahan dan dihitung kembali berdasarkan kebijakan serta ketentuan yang berlaku.
Evaluasi pelaksanaan ODL selanjutnya mencakup beberapa hal penting, mulai dari mekanisme perizinan kegiatan, penentuan destinasi edukasi, transparansi Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga kesiapan fasilitas dan jaminan keselamatan siswa selama kegiatan berlangsung.
Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kegiatan pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada perjalanan wisata, tetapi harus mengutamakan tujuan pembelajaran. Sekolah perlu memastikan setiap kegiatan memiliki materi edukatif, manfaat yang terukur, serta pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, keterlibatan orang tua dalam proses perencanaan juga menjadi bagian penting. Persetujuan wali murid harus didasarkan pada informasi yang jelas, termasuk rincian biaya, tujuan kegiatan, fasilitas, dan alternatif bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Dengan evaluasi tersebut, DPRD dan Pemkab Sidoarjo diharapkan mampu menghadirkan kebijakan ODL yang lebih berpihak kepada kepentingan peserta didik dan masyarakat.
Pendidikan berkualitas tidak harus identik dengan biaya mahal atau perjalanan ke luar daerah. Melalui pemanfaatan potensi lokal, siswa tetap dapat memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan, sementara orang tua tidak harus menghadapi beban pengeluaran yang berlebihan.
Kini, masyarakat menantikan tindak lanjut nyata dari hasil audiensi tersebut. Transparansi, efisiensi, pemerataan kesempatan belajar, dan perlindungan terhadap wali murid diharapkan menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan Outdoor Learning di Kabupaten Sidoarjo.
(AHF)
