RepublikNews.com – Penggunaan material dalam pembangunan gedung pemerintah bukan hanya soal memilih merek atau mencari barang dengan harga yang sesuai anggaran.
Ada standar yang harus diperhatikan agar material yang digunakan benar-benar sesuai dengan ketentuan pekerjaan.
Salah satunya adalah Standar Nasional Indonesia (SNI).
Ketentuan mengenai bangunan gedung negara secara jelas mengatur persoalan bahan bangunan.
Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, persyaratan teknis dan mutu bahan menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan bangunan gedung negara.
Permen tersebut tercatat masih berstatus berlaku pada JDIH Kementerian PUPR.
Artinya, ketika pemerintah membangun atau merehabilitasi gedung, persoalan standar bahan bukan sekadar pilihan kontraktor atau pemasok, tapi keharusan.
ISO dan SNI itu berbeda
Kesalahpahaman sering muncul ketika sertifikat ISO dianggap sebagai bukti bahwa sebuah produk sudah memenuhi SNI.
Padahal, keduanya mempunyai fungsi yang berbeda.
ISO 9001, misalnya, merupakan standar sistem manajemen perusahaan. Yang dinilai adalah bagaimana sebuah perusahaan mengelola sistem kerjanya, seperti prosedur, pengendalian proses, pemeriksaan, pencatatan, penanganan masalah dan perbaikan.
Jadi, ISO lebih sederhana dipahami sebagai penilaian terhadap sistem manajemen perusahaan sesuai standar dan ruang lingkup sertifikasinya.
Sedangkan SNI merupakan Standar Nasional Indonesia. Jika suatu produk dipersyaratkan memenuhi SNI tertentu, maka yang menjadi perhatian adalah produk tersebut dan kesesuaiannya dengan standar mutu yang dipersyaratkan.
Karena itu, sertifikat ISO milik perusahaan tidak otomatis menjadi bukti bahwa produknya telah memenuhi SNI.
Contohnya Baja Ringan
Contoh paling mudah dapat dilihat pada penggunaan baja ringan sebagai rangka atap.
Sebuah produsen baja ringan bisa saja memiliki sertifikat ISO 9001. Itu menunjukkan bahwa sistem manajemen perusahaan tersebut telah dinilai sesuai standar ISO dalam ruang lingkup yang tercantum pada sertifikatnya.
Tetapi ketika baja ringan tersebut digunakan dalam proyek pemerintah, persoalannya tidak selesai hanya dengan menunjukkan sertifikat ISO.
Jika dalam pekerjaan dipersyaratkan standar SNI tertentu, maka baja ringan yang digunakan harus memenuhi persyaratan tersebut.
Dengan kata lain:
ISO menjawab bagaimana perusahaan mengelola sistem manajamen.
SNI menjawab standar mutu yang harus dipenuhi ketika suatu produk dipersyaratkan mengikuti SNI.
Keduanya bisa berjalan bersama, tetapi satu tidak dapat digunakan untuk menggantikan yang lainnya.
Mengapa Ini Penting?
Dalam proyek pemerintah, persoalan tersebut menjadi penting karena material yang digunakan akhirnya menjadi bagian dari bangunan yang dibiayai dengan uang negara atau daerah.
Karena itu, pemeriksaan material seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah produsennya memiliki ISO.
Untuk baja ringan, misalnya, perlu dilihat apakah material yang datang dan dipasang benar-benar SNI, sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, ukuran, ketebalan dan standar yang dipersyaratkan dalam dokumen pekerjaan.
Dengan demikian, keberadaan sertifikat ISO pada produsen tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persyaratan SNI yang memang diwajibkan atau dipersyaratkan dalam pekerjaan.
Bukan Sekadar Soal Sertifikat
ISO tetap penting. Perusahaan dengan sistem manajemen yang baik tentu diharapkan memiliki proses kerja dan pengendalian mutu yang lebih tertata.
Namun, fungsi ISO tidak boleh diperluas menjadi seolah-olah sertifikat tersebut merupakan jaminan bahwa seluruh produknya otomatis memenuhi semua SNI.
Begitu pula SNI bukan sekadar logo yang ditempel pada produk. Yang perlu dilihat adalah standar apa yang berlaku, apakah produk tersebut memang termasuk yang dipersyaratkan, dan apakah material yang digunakan sesuai dengan standar serta spesifikasi pekerjaan.
Dalam proyek pemerintah, hal inilah yang semestinya menjadi perhatian sejak material dibeli, didatangkan, diperiksa hingga akhirnya dipasang.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan bangunan yang selesai dan terlihat baik.
Masyarakat membutuhkan bangunan pemerintah yang materialnya sesuai standar, pekerjaannya sesuai ketentuan, dan mutunya dapat dipertanggungjawabkan.
*(Budi AF)
