SIDOARJO, republiknews.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn menegaskan bahwa keberhasilan program strategis nasional tersebut tidak cukup hanya dengan dukungan pemerintah, tetapi juga membutuhkan pengawasan secara menyeluruh agar makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman, sehat, dan berkualitas.
Langkah tersebut disampaikan Bupati Subandi saat memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda Sidoarjo, Forkopimka, seluruh koordinator wilayah (korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Sidoarjo serta Koordinator Wilayah KPPG Surabaya di Pendopo Delta Wibawa, Selasa, 8 September 2026.
Pertemuan tersebut membahas monitoring dan evaluasi dinamika pelaksanaan program MBG sekaligus upaya meningkatkan pelayanan serta kinerja SPPG di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
MBG Dinilai Program Strategis Nasional
Bupati Subandi menyampaikan bahwa MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki tujuan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.
Pemenuhan kebutuhan gizi melalui makanan yang sehat, aman, dan berkualitas menjadi bagian penting dari program tersebut.
Karena itu, pelaksanaan MBG tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan penyediaan dan pembagian makanan.
Menurut Subandi, MBG berkaitan erat dengan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga penguatan kualitas generasi penerus bangsa.
“Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program strategis nasional. Tentu kita terus mendukung penuh agar program ini sukses di Sidoarjo,” tegas Subandi.
Sejumlah Aspek Pelaksanaan
Menjadi Perhatian
Dalam pelaksanaan di lapangan, terdapat berbagai dinamika yang menurut Bupati harus menjadi perhatian bersama.
Beberapa aspek tersebut antara lain kesiapan dan kapasitas SPPG, ketersediaan bahan makanan, kualitas serta keamanan makanan, proses distribusi, penetapan penerima manfaat, hingga pelayanan dan komunikasi kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, monitoring dan evaluasi dinilai penting untuk memastikan setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat segera diketahui, dikoordinasikan, dan dicarikan solusi secara bersama-sama.
Subandi menekankan, dukungan pemerintah daerah terhadap program MBG harus disertai pengawasan nyata. Koordinasi saja dinilai belum cukup. Seluruh SPPG harus dipastikan menjalankan tugas sesuai dengan standard operational procedure (SOP).
Selain itu, kelengkapan perizinan juga menjadi perhatian. SPPG yang proses perizinannya belum selesai diminta segera menuntaskan seluruh persyaratan sebelum menjalankan kegiatan.
“Kalau ada kegiatan, perizinan harus dilakukan terlebih dahulu. Kita harus memastikan apakah SPPG itu layak atau tidak. Jangan sampai kegiatan sudah berjalan, izinnya baru dijalankan,” tegasnya.
Pengelola SPPG Diminta Perkuat Pembekalan
Bupati Subandi juga meminta adanya penguatan pendampingan dan pembekalan bagi para pengelola SPPG.
Langkah tersebut diperlukan agar setiap pengelola memahami tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Ia secara tegas mengingatkan agar pengelola SPPG tidak menggunakan bahan makanan yang sudah tidak layak.
Apabila ditemukan bahan makanan yang kualitasnya tidak memenuhi standar, bahan tersebut harus segera dipisahkan dan tidak boleh digunakan dalam proses penyediaan makanan.
“Kalau bahannya tidak bagus, jangan digunakan. Jangan sampai bahan yang tidak bagus tetap diolah, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat dan pemerintah,” pesannya.
Pengawasan Dilakukan dari Bahan hingga Distribusi
Pengawasan yang diperintahkan Bupati Subandi tidak hanya dilakukan pada hasil akhir makanan. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh pada setiap tahapan pelaksanaan MBG.
Mulai dari penerimaan bahan makanan, proses pengolahan, pengemasan hingga pendistribusian kepada penerima manfaat harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan.
Dengan pengawasan pada setiap tahapan tersebut, kualitas dan keamanan makanan diharapkan dapat benar-benar terjamin.
Pemkab Sidoarjo Siapkan Satgas Pengawasan SPPG
Untuk memperkuat sistem pengawasan, Bupati Subandi menyampaikan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan SPPG tingkat Kabupaten Sidoarjo.
Satgas tersebut nantinya diharapkan mampu melakukan pengawasan secara lebih terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Satgas Kabupaten Sidoarjo akan kita bentuk. Kita harus tahu proses MBG. Mulai bahan datang, pengolahan, penyelesaian masakan, pengemasan, sampai pengiriman,” tandas Subandi.
Pembentukan satgas menjadi salah satu langkah Pemkab Sidoarjo untuk memastikan pelaksanaan program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memenuhi aspek keamanan pangan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sanitasi SPPG Juga Akan Diperiksa
Selain bahan makanan dan proses pengolahan, kondisi sanitasi di seluruh SPPG juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Bupati Subandi meminta dilakukan pengecekan terhadap kondisi sanitasi seluruh SPPG. Bahkan SPPG yang telah menyelesaikan proses perizinannya tetap perlu diperiksa kembali untuk memastikan sanitasi dan lingkungan pengolahan makanan benar-benar memenuhi kelayakan.
“Yang izinnya sudah selesai juga dicek kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak. Ini penting untuk menjaga kesehatan,” katanya.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan MBG akan diarahkan tidak hanya pada persoalan dokumen perizinan, tetapi juga kondisi nyata tempat pengolahan makanan.
Tanggung Jawab Bersama
Bupati Subandi berharap seluruh unsur yang terlibat dalam program MBG dapat memberikan dukungan dan pendampingan secara maksimal.
Menurutnya, keberhasilan program strategis tersebut membutuhkan tanggung jawab bersama, terutama para pengelola SPPG yang menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang diterima masyarakat aman dan berkualitas.
“Program Pak Presiden ini harus sukses di Sidoarjo. Kita harus bersama-sama mendampingi dan memastikan program ini berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Dengan pembentukan Satgas Pengawasan SPPG, Pemkab Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan program MBG dari hulu hingga hilir.
Mulai dari kelayakan bahan, proses pengolahan, sanitasi, pengemasan hingga distribusi menjadi bagian yang harus mendapatkan perhatian serius demi memastikan program makan bergizi gratis memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat.
(AHF/KominfoSidoarjo)
