SIDOARJO, republiknews.com.– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat komitmennya dalam memberdayakan masyarakat pesisir melalui pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan bersama sejumlah pemerintah kabupaten/kota yang berada di kawasan pesisir Pantai Utara Jawa.
Komitmen bersama itu ditegaskan melalui deklarasi dalam rangkaian Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove yang berlangsung di Balai Sidang Universitas Indonesia, Senin (10/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir sekaligus menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Kolaborasi antarpemangku kepentingan diharapkan mampu menghasilkan model pemberdayaan masyarakat pesisir yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi.
Pemkab Sidoarjo menilai ekosistem mangrove memiliki peran strategis bagi kawasan pesisir.
Selain berfungsi sebagai benteng alami untuk melindungi wilayah pantai, mangrove juga memiliki potensi besar menjadi fondasi pengembangan ekonomi baru bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa pengelolaan mangrove harus dilakukan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.
“Melalui deklarasi ini kami berkomitmen menjadikan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai fondasi pembangunan masyarakat pesisir yang inklusif, produktif, tangguh, dan berkelanjutan,” kata Subandi.
Dalam deklarasi tersebut, para kepala daerah menyepakati lima poin komitmen bersama untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekosistem mangrove.
Poin pertama adalah memperkuat pemberdayaan masyarakat secara inklusif dan partisipatif.
Langkah tersebut dilakukan melalui pendataan kelompok sasaran, pemetaan potensi, peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, hingga penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian mangrove.
Kedua, pemerintah daerah mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis mangrove. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain silvofishery, perikanan berkelanjutan, produk olahan hasil laut dan mangrove, hasil hutan bukan kayu, ekowisata, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal yang memiliki nilai tambah dan daya saing.
Ketiga, penguatan kelembagaan dan ekonomi lokal menjadi bagian penting dalam komitmen tersebut.
Pemerintah mendorong pengembangan kelompok usaha, koperasi, BUM Desa maupun BUM Desa Bersama agar mampu membangun kemitraan, memperoleh akses pembiayaan, serta mengelola kegiatan usaha secara profesional.
Selanjutnya, komitmen keempat adalah meningkatkan sinergi multipihak. Dukungan kebijakan, riset, inovasi, investasi, teknologi, akses pasar hingga tanggung jawab sosial lingkungan dinilai penting untuk mempercepat terwujudnya masyarakat pesisir yang mandiri dan sejahtera.
Sementara komitmen kelima berkaitan dengan penyusunan serta pemantauan rencana aksi bersama.
Pemerintah bersama pemangku kepentingan akan menetapkan prioritas wilayah, sasaran penerima manfaat, indikator keberhasilan dan mekanisme evaluasi secara berkala agar program yang dijalankan memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.
Pemkab Sidoarjo berharap kolaborasi tersebut dapat menjadi langkah konkret dalam mengembangkan potensi kawasan pesisir.
Pelestarian mangrove diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan kehidupan dan perekonomiannya pada kawasan pesisir.
Dengan kolaborasi, inovasi dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Sidoarjo meyakini ekosistem mangrove tidak hanya dapat terus lestari, tetapi juga mampu menjadi sumber kesejahteraan, ketahanan ekonomi, sekaligus warisan berharga bagi generasi sekarang dan mendatang.
(AHF/KominfoSidoarjo)
