Republiknews.com,SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat penanganan sampah dari hulu hingga hilir sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman krisis sampah di masa mendatang.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemetaan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo, disertai penguatan sistem pengelolaan berbasis digital dan peningkatan fasilitas pengolahan sampah di tingkat desa.
Langkah tersebut diambil menyusul proyeksi bahwa kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo Jabon hanya mampu menampung sampah hingga sekitar tujuh tahun ke depan apabila pola pengelolaan sampah saat ini tidak segera dibenahi.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), melainkan memerlukan keterlibatan seluruh elemen mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat.
“Kita berusaha memetakan semua persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya DLHK, tetapi menjadi tugas kita bersama mulai pemerintah daerah, camat, desa, RT hingga masyarakat,” ujar Subandi saat audiensi dengan Tim DLHK terkait TPS 3R di Opsroom Pemkab Sidoarjo, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, seluruh kebijakan penanganan sampah akan disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menekankan bahwa pembenahan harus dimulai sejak sekarang agar persoalan sampah tidak semakin kompleks di masa depan.
“Kalau tidak mulai hari ini, persoalan sampah tidak akan pernah selesai. Semua harus bergerak sesuai tugas masing-masing,” tegasnya.
Pengelolaan Sampah Berbasis Dashboard Digital
Sebagai bagian dari modernisasi sistem pengelolaan sampah, Pemkab Sidoarjo akan menerapkan dashboard digital yang dapat digunakan untuk memantau kondisi TPS 3R, pelayanan pengangkutan sampah, hingga tingkat kepatuhan pembayaran retribusi masyarakat.
Subandi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara maksimal. Ia juga meminta dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.
“Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat TPS 3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi yang masih rendah. Saya juga minta tolong Kominfo untuk membantu dari sisi teknologi informasinya,” katanya.
Selain itu, hasil pemetaan seluruh TPS 3R akan menjadi dasar penyusunan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di tingkat desa.
Timbulan Sampah Capai 892 Ton per Hari
Data DLHK Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa timbulan sampah saat ini mencapai 892,26 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sebanyak 534 ton atau 59 persen masih dibuang langsung ke TPA setiap harinya. Sementara volume sampah tercampur yang masuk ke TPA mencapai 77,24 persen.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah masih tingginya praktik pembuangan sampah liar. Tercatat sekitar 86,58 ton atau 9,70 persen sampah harian warga belum terkelola dengan baik dan masih dibuang di lokasi yang tidak semestinya.
Pemkab Siapkan Anggaran Lebih dari Rp18 Miliar
Untuk memperkuat kapasitas pengelolaan sampah, Pemkab Sidoarjo menyiapkan berbagai program peningkatan fasilitas TPS 3R. Sebanyak Rp4,02 miliar dialokasikan untuk mempertahankan kinerja 22 TPS 3R yang telah berjalan baik. Selain itu, Rp14,12 miliar akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas 77 TPS 3R berkinerja sedang melalui pengadaan mesin pemilah, conveyor, insinerator, hingga kendaraan operasional roda tiga.
Berdasarkan hasil evaluasi DLHK, dari total 210 TPS 3R yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 86 TPS 3R masih berkinerja rendah dan 25 TPS 3R lainnya tidak aktif. Padahal, TPS 3R saat ini menjadi ujung tombak pengelolaan sampah rumah tangga dan melayani sekitar 34,87 persen dari total 311.688 kepala keluarga yang telah mendapatkan layanan pengelolaan sampah.
CCTV dan Sanksi untuk Pelaku Pembuangan Sampah Liar
Dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat, Bupati Subandi juga meminta pemerintah desa memperkuat pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah sembarangan. Salah satu langkah yang akan didorong adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan pembuangan sampah liar serta penerapan sanksi bagi pelanggar.
“Kita harus memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Setiap desa perlu menyiapkan CCTV di lokasi-lokasi rawan dan mekanisme penindakan akan kita siapkan,” ujarnya.
Melalui penguatan TPS 3R, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan regulasi di tingkat desa, Pemkab Sidoarjo optimistis dapat mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri sekaligus menghindarkan daerah dari ancaman krisis sampah di masa mendatang.
“Kita ingin mewujudkan Sidoarjo yang asri. Semua pihak harus terlibat karena persoalan sampah adalah tugas dan tanggung jawab bersama,” pungkas Subandi.
(AHF/KominfoSidoarjo)
