Republiknews.com,Surabaya – Jawa Timur terus memperkuat komitmennya dalam pengelolaan kawasan konservasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
Melalui kolaborasi antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), BRIDA Jawa Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, UPT Tahura R. Soerjo, Lanudal, BPBD, perguruan tinggi, serta berbagai mitra strategis, digagas pengembangan Smart Tahura sebagai model pengelolaan hutan modern yang mampu mendukung konservasi lingkungan, mitigasi bencana, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin oleh Prof. Dr. Abdul Hamid, Ahli Peneliti Utama BRIDA Jawa Timur, dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan sektor kehutanan, kebencanaan, teknologi, dan riset. Sementara itu, Prof. Dr. Istiana Hermawati hadir mewakili BRIN dalam memperkuat sinergi riset dan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Prof. Abdul Hamid menjelaskan bahwa kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) memiliki peran strategis sebagai penyangga ekosistem, sumber keanekaragaman hayati, penyerap karbon, sekaligus benteng alami dalam mengurangi risiko bencana. Oleh karena itu, pengelolaannya memerlukan pendekatan yang lebih modern, akurat, dan berbasis data.
Salah satu teknologi yang dinilai memiliki potensi besar adalah penggunaan drone untuk mendukung pengawasan kawasan hutan secara real-time. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk deteksi dini kebakaran hutan, pemantauan perambahan kawasan, pengawasan pembalakan liar, inventarisasi keanekaragaman hayati, monitoring rehabilitasi hutan, serta pemetaan cadangan karbon.
Namun demikian, hasil diskusi juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi teknologi drone di kawasan konservasi.
Kendala pertama adalah keterbatasan infrastruktur. Banyak kawasan Tahura berada di wilayah yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi dan internet. Selain itu, fasilitas pendukung seperti pusat data, stasiun kendali, dan sarana pengisian daya masih belum memadai untuk mendukung operasional drone secara optimal.
Kedua, tantangan kondisi alam dan cuaca. Hujan, kabut, angin kencang, serta rapatnya tutupan vegetasi hutan sering menjadi hambatan dalam proses pemantauan udara dan pengumpulan data.
Ketiga, keterbatasan jangkauan dan daya tahan baterai. Luas kawasan hutan yang mencapai ribuan hektare membutuhkan sistem operasi yang efisien, sementara sebagian besar drone memiliki waktu terbang yang masih terbatas.
Keempat, keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi teknis. Pengoperasian drone dan pengolahan data memerlukan tenaga yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang pemetaan, penginderaan jauh, analisis spasial, serta kecerdasan buatan.
Kelima, tantangan pendanaan, regulasi, dan pemeliharaan. Pengadaan drone pemetaan, kamera termal, perangkat lunak analisis data, serta kebutuhan perawatan dan perizinan masih memerlukan dukungan anggaran yang memadai.
Selain kendala tersebut, para peserta FGD juga menyoroti berbagai tantangan strategis yang akan dihadapi pengelolaan kawasan konservasi pada masa mendatang. Di antaranya adalah meningkatnya ancaman kebakaran hutan akibat perubahan iklim, tekanan perambahan kawasan, kebutuhan inventarisasi keanekaragaman hayati secara berkala, serta tuntutan pengelolaan karbon yang semakin penting dalam mendukung agenda pembangunan rendah emisi.
Menurut Prof. Abdul Hamid, solusi jangka panjang tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi drone, tetapi harus membangun sebuah ekosistem digital Tahura yang terintegrasi.
“Drone hanyalah salah satu instrumen. Yang lebih penting adalah membangun keterhubungan antara drone, satelit, sensor lapangan, pusat data, kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan sistem pengambilan keputusan sehingga seluruh informasi dapat dimanfaatkan secara cepat, tepat, dan akurat untuk kepentingan konservasi maupun mitigasi bencana,” jelasnya.
FGD merekomendasikan pengembangan Smart Tahura Jawa Timur, yaitu sistem pengelolaan kawasan konservasi berbasis teknologi digital yang mampu menghadirkan pemantauan kawasan secara real-time, sistem peringatan dini kebakaran, pemetaan keanekaragaman hayati, monitoring rehabilitasi hutan, serta dukungan data ilmiah bagi pengambilan kebijakan.
Melalui sinergi BRIN, BRIDA Jawa Timur, Dinas Kehutanan, UPT Tahura R. Soerjo, Lanudal, BPBD, perguruan tinggi, dan masyarakat, Jawa Timur diharapkan mampu menjadi pelopor pengelolaan kawasan konservasi berbasis teknologi di Indonesia.
Inisiatif ini sekaligus menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian hutan, memperkuat ketahanan lingkungan, serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
FGD juga menghasilkan rekomendasi untuk menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan Smart Tahura Jawa Timur yang mencakup penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi data lintas lembaga, serta pengembangan pusat kendali dan sistem informasi terpadu.
Dengan langkah tersebut, kawasan Tahura tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi, tetapi juga sebagai laboratorium alam, pusat edukasi lingkungan, dan model pengelolaan hutan berbasis teknologi yang dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.
(AHF)
