Republiknews.com – SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi raihan WTP yang ke-13 kali secara berturut-turut sejak tahun 2013.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun 2025 dilakukan secara serentak kepada 33 kabupaten dan kota di Jawa Timur pada Jumat (29/5/2026) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. LHP Kabupaten Sidoarjo diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Sidoarjo, H. Subandi. Dalam kesempatan yang sama, dokumen tersebut juga diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdilah Nasih.
Bupati Subandi hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo Chusnul Inayah. Kehadiran mereka menandai komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Atas capaian tersebut, Bupati Subandi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, opini WTP yang kembali diraih menjadi bukti bahwa laporan keuangan yang disusun Pemkab Sidoarjo telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai regulasi yang berlaku.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Bupati Subandi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa laporan keuangan daerah bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran yang bersumber dari masyarakat. Oleh karena itu, capaian opini WTP harus terus dipertahankan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Bupati Subandi juga menekankan bahwa keberhasilan meraih opini WTP ke-13 ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ia berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar kualitas tata kelola keuangan daerah tetap terjaga dan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang.
“Capaian opini WTP ini harus terus dipertahankan, karena menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembelanjaan APBD secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Dengan raihan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut, Kabupaten Sidoarjo semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan yang baik di Jawa Timur. Prestasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
(AHF/KominfoSidoarjo)
