Republiknews.com,Sidoarjo, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sidoarjo menggelar dialog terbuka terkait mekanisme advertorial dan kemitraan media, Senin (27/4/2026).
Kegiatan ini berlangsung di ruang Call Center 112 dan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Anita Inggit Z.S., S.STP., M.A.P.
Dialog tersebut dihadiri puluhan wartawan serta perwakilan organisasi media, di antaranya Komunitas Jurnalis Sidoarjo, Aliansi Wartawan Sidoarjo, dan Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia. Forum ini menjadi ruang komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan insan pers untuk menyamakan persepsi sekaligus menjawab berbagai polemik yang berkembang.
Dalam pemaparannya, Inggit menjelaskan secara rinci syarat dan tahapan kerja sama media dengan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa setiap media wajib berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) serta melengkapi dokumen administrasi seperti proposal penawaran, tautan e-katalog, dan profil perusahaan yang dikirim melalui email resmi untuk proses verifikasi.
“Jika seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan lolos verifikasi, maka akan dilanjutkan ke tahap administrasi hingga penerbitan surat perintah kerja,” jelasnya.
Ia juga meluruskan isu terkait pembatasan jumlah media yang dapat bermitra. Hingga April 2026, tercatat sebanyak 240 media telah mendaftar. Namun, hanya 65 media yang dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administratif serta terverifikasi oleh Dewan Pers, dengan rincian 13 media cetak, 14 televisi, 3 radio, dan 35 media daring.
Menurut Inggit, proses seleksi dilakukan murni berdasarkan kelengkapan administrasi dan legalitas perusahaan guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan tepat sasaran dan akuntabel.
Ia turut menyampaikan permohonan maaf kepada media yang belum lolos pada tahap ini. Kominfo, lanjutnya, akan terus melakukan evaluasi dan pendataan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan ke depan.
Mewakili insan pers, Arri Pratama, SE., SH., mengapresiasi terselenggaranya dialog tersebut. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi serta komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan media.
“Komunikasi harus terus dibangun. Jangan menunggu munculnya persoalan baru dilakukan dialog. Kominfo harus menjadi penghubung yang terbuka,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap organisasi media lokal serta peran Dewan Pers yang diharapkan dapat lebih optimal dalam memberikan pendampingan kepada wartawan di lapangan.
Senada, Warsono, ST, menyambut baik forum ini sebagai langkah positif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan media.
“Mari kita sama-sama meningkatkan profesionalisme dan menjaga komunikasi yang sehat, sopan, serta manusiawi,” katanya.
Kegiatan ditutup dengan sesi ramah tamah yang berlangsung hangat, mencerminkan upaya mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers.
Dialog terbuka ini dinilai sebagai langkah strategis dalam meredam kesalahpahaman serta memperjelas mekanisme kemitraan media.
Transparansi data dan ruang komunikasi yang terbuka diharapkan mampu menciptakan kerja sama yang lebih profesional dan berkelanjutan di masa mendatang.
(AHF)
