Aceh Timur, 14 April 2026 – Ketua Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Aceh Timur, Hendrika Saputra, mendesak pemerintah untuk segera menghapus sistem desil yang dinilai telah menyengsarakan masyarakat.
Dalam keterangannya, Hendrika menyebut bahwa penerapan sistem desil dalam penentuan bantuan sosial dan layanan kesehatan sering kali tidak tepat sasaran, sehingga merugikan masyarakat kecil di Aceh Timur.
“Banyak masyarakat yang seharusnya berhak justru tidak mendapatkan bantuan karena data desil yang tidak akurat. Ini harus segera dihentikan,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Minta Perhatian Pemerintah dan Legislatif
Ia juga meminta perhatian serius dari pemerintah daerah hingga pusat, termasuk lembaga legislatif seperti DPR RI dan DPRK di tingkat kabupaten/kota, agar segera mengevaluasi kebijakan tersebut.
Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan harus berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Ingatkan Sejarah dan Perdamaian Aceh
Hendrika turut mengingatkan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang konflik dengan pemerintah Indonesia, termasuk masa perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Ia menegaskan bahwa perdamaian yang telah terjalin melalui Perjanjian Helsinki 2005 harus dijaga dengan kebijakan yang adil dan tidak merugikan masyarakat.
“Jangan khianati Aceh yang saat ini dalam kondisi damai. Kebijakan harus benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Soroti Dampak terhadap Layanan Kesehatan
Lebih lanjut, ia menilai sistem desil juga berdampak pada akses layanan kesehatan, termasuk program JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) yang selama ini membantu masyarakat kurang mampu.
Jika data desil tidak akurat, kata dia, maka:
Warga miskin bisa kehilangan akses berobat
Bantuan kesehatan tidak tepat sasaran
Kesenjangan sosial semakin meningkat
Disampaikan di Tengah Kondisi Banjir
Pernyataan ini disampaikan di tengah kondisi beberapa wilayah di Aceh yang sedang dilanda banjir. Hendrika menilai situasi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih peka terhadap kondisi masyarakat.
Ketua JWI Aceh Timur berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengevaluasi dan menghapus sistem desil yang bermasalah, demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat Aceh secara menyeluruh.
(Usman)
