Republiknews.com,Sidoarjo – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Warih Andono, menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan Dialog Interaktif Pencegahan Disinformasi Pilkades 2026 yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jumat (13/2/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran berbagai pihak, khususnya pemangku kepentingan desa dan media, terhadap bahaya hoaks serta penyebaran informasi yang menyesatkan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026 di Kabupaten Sidoarjo.
Dalam sambutannya, H. Warih Andono menegaskan pentingnya peran semua elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah. Menurutnya, disinformasi dapat memicu konflik horizontal di tingkat desa apabila tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan.
“Pilkades harus menjadi pesta demokrasi yang sehat. Jangan sampai tercemar oleh berita bohong, adu domba, maupun informasi yang belum jelas kebenarannya. Di sinilah pentingnya literasi digital dan peran aktif media,” tegasnya.
Ia juga mengajak aparatur desa, tokoh masyarakat, serta insan pers untuk selalu mengedepankan klarifikasi dan verifikasi sebelum menyebarkan informasi kepada publik. Media, kata dia, memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan berita yang berimbang, faktual, dan mendidik masyarakat.
Dialog interaktif ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur akademisi, Aliansi Media (AJS), serta penyelenggara pemilu desa. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan terkait strategi menangkal hoaks, pemanfaatan media sosial secara bijak, serta penguatan komunikasi publik di tingkat desa.
Para peserta yang terdiri dari perwakilan desa, organisasi masyarakat, dan awak media tampak antusias mengikuti jalannya kegiatan. Mereka berharap dialog ini dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan Pilkades 2026 yang aman, damai, dan demokratis di Kabupaten Sidoarjo.
Dengan adanya kegiatan ini, DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui Wakil Ketua DPRD H. Warih Andono menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pencegahan disinformasi serta menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah.
(AHF)
