MANADO, Republiknews.com – Kanwil Kemenkumham Sulut mengadakan rapat penyusunan rekomendasi rancangan peraturan perundang-undangan yang berbasis HAM di wilayah Sulawesi Utara, Senin (29/7).
Materi yang diangkat yakni Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulawesi Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025 – 2045.
Penyusunan rekomendasi Rancangan ini perlu dikajji Kembali karena memiliki keistimewaan yakni : memiliki 8 misi agenda pembangunan, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator.
Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Aris Munandar, yang membuka sekaligus memberi sambutan dalam kesepatan tersebut, meneruskan arahan Dirjen HAM.
“Pengarusutamaan HAM adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan prinsip HAM dalam penyusunan peraturan perundang-undangan juga sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap HAM,” ujar Aris.
