Home / nothing / LPP RRI Gelar Dialog Publik Penyerapan Aspirasi Publik
LPP RRI Gelar Dialog Publik Penyerapan Aspirasi Publik

LPP RRI Gelar Dialog Publik Penyerapan Aspirasi Publik

RepublikNews.com – BUKITTINGGI  -  Kepala Stasiun RRI Bukittinggi, Sumatera Barat Fitra Widjaja membuka dialog publik dan penyerapan aspirasi publik, dengan tema “Optimalisasi Peranan LPP RRI Dalam Melayani Publik Melalui Siaran Pemberitaan” Dialog tersebut bertempat di Auditorium LPP RRI Bukittinggi, Selasa (11/6)

Dialog public tersebut menghadirkan empat orang panelis masing-masing anggota Dewan Pengawas Sunarya Ruslan, Walikota Bukittinggi Ismet Amzis, Ketua DPRD Bukittinggi Rachmat Aris, dan Perwakilan Akademisi A. Rahman Ritonga.

Tujuan diskusi publik untuk menjaring aspirasi publik, bagaimana sebaiknya konten acara RRI dapat menjebatani kepentingan publik dan RRI Bukittinggi hendaknya menerima setiap kritikan dan saran dari para pendengar, melalui pembicaraan secara langsung, menyeluruh dan komprehensif.

Anggota Dewan Pengawas Sunarya Ruslan yang tampil sebagai pembicara awal memaparkan, RRI merupakan radio perjuangan yang berkembang secara bertahap, mulai dari era kemerdekaan tahun 1945-1950 masih dalam status perjuangan, tahun 1950-2005 RRI memasuki era orde baru, 2005 hingga sekarang menjadi radio reformasi,

“Saat ini terdapat 80 stasiun RRI di seluruh Indonesia pegawai PNS 5.000 lebih dan non PNS 2.300, usia rata-rata PNS 45 Tahun. Saat ini RRI giat melaksanakan perbaikan manajemen, termasuk redesign programa RRI. Perubahan juga berasal dari informasi dan tuntutan publik, sesuai visi dan misi menyelenggarakan siaran yang bersifat menggali dan melestraikan budaya bangsa, di tengah-tengah zaman modern, “jelasnya.

Sementara itu menurut Walikota Bukittinggi Ismet Amzis mengatakan, RRI adalah radio tertua di Indonesia, berperan aktif sejak zaman perjuangan dan mampu membakar semangat juang, seperti halnya RRI Bukittinggi sebagai radio perjuangan dalam masa PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia). Pemberitaan kemerdekaan Indonesia disampaikan ke seluruh pelosok nusantara dan penjuru dunia. Perjuangan itu terus berlangsung, hingga berakhirnya zaman penjajahan Belanda dan Jepang.

Ia berharap ke depan juga diakui pemerintah menjadi radio perjuangan seperti halnya Yogyakarta dan Solo.

“Pemerintah pusat hendaknya perlu mencermati sejarah atau peran aktif LPP RRI Bukittinggi di masa perjuangan dan pergerakan. RRI hingga saat ini tetap eksis yang diperkuat dengan UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran,. Dan pada zaman persaingan dunia penyiaran sekarang ini, berita RRI khususnya di Bukittinggi masih dinantikan masyarakat, “ungkapnya.

Menurut Ismet Amzis, LPP RRI Bukittinggi telah melakukan kerjasama dengan pemerintah kota, melalui acara dialog interaktif, siaran langsung, termasuk berupaya menjaga pelestraian kesenian serta budaya daerah. Mensosialisasikannya pada masyarakat sehingga turut berperan serta aktif membantu pembangunan Kota Bukittinggi, sekaligus menjadi barometer siaran dan pemberitaan.

Sementara Ketua DPRD Bukittinggi Rachmat Aris mengatakan, optimalisasi dari segi kualitas siaran dan pemberitaan telah berjalan dengan baik. DPRD Bukittinggi kata dia, telah merasakan langsung manfaat siaran RRI, melalui peliputan dan siaran langsung seluruh agenda kegiatan.

“DPRD Bukittinggi sangat terbantu dengan aktifnya LPP RRI Bukittinggi, termasuk mensosialisasikan berbagai peraturan daerah yang telah disahkan dalam paripurna, sehingga dapat diketahui masyarakat, terutama dari sisi kebijakan legislative sebagai pengawas kinerja eksekutif.” tuturnya.

Tantangan ke depan tambah Rachmat Aris cukup berat, LPP RRI sebagai lembaga milik masyarakat, dengan tumbuh kembangnya radio swasta, dari segi kemasan program hendaknya lebih menarik dan sesuai perkembangan kompetensi antar media.

Menurutnya, masyarakat Indonesia lebih tertatik mendengar berita sambil melihat gambar, karena mudah diingat dan LPP RRI diminta lebih eksis ke depan dengan serangkaian program baru, termasuk menjalin kerjasama yang lebih efektif dengan stake holders, tokoh masyarakat, akademisi, kepolisian, TNI, termasuk menggali potensi daerah.

“Mobile atau siaran melalui telpon hendaknya juga dioptimalkan, sehingga setiap kejadian ataupun informasi di lapangan dapat dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat,” katanya.

A. Rahman Ritonga dari pihak akademis memberikan tanggapan, secara umum RRI telah menjalankan siaran berkarakter pembangun bangsa.

 “RRI lahir di masa perjuangan 11 September 1945, bersifat independent, netral dan tidak komersil. Era baru independent RRI harus dipertahankan, tidak terpengaruh dengan kekuasaan, kekerabatan, tekanan dan perlu disosialisasikan pada masyarakat,” sebutnya.

RRI, lanjutnya memiliki jaringan terluas dan menjangkau seluruh NKRI serta Dunia. “RRI milik kita dan untuk kita. Masyarakat hendaknya berperan menyuplai berita,” ucapnya.

Kepala Stasiun LPP RRI Bukittinggi Fitra Widjaja menyambut baik dengan diadakannya dialog publik ini, sehingga masyarakat mengetahui dan dapat mengevaluasi segala bentuk produk siaran dan pemberitaan yang dihasilkan setiap harinya apakah telah sesuai dengan kebutuhan para pendengar.(fadhil)

 

About koto

Scroll To Top
thomas davisthomas davis